Lagi-lagi Haris Rozie Jamin Tidak Ada Praktik Calo di BKD

Tak kunjung selesainya pemberkasan honorer K2 yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Pekanbaru membuat sosok Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru Azharisman Rozie menjadi sorotan.  berbagai tudingan pun dilontarkan termasuk soal praktik calo dan pungutan yang terjadi di instansi yang dipimpinnya.

Namun lagi-lagi Azharisman Rozie  menjamin tidak ada praktik calo di satkernya terkait dengan melengkapi pemberkasan honorer K2 di lingkungan pemko Kota Pekanbaru. ??Saya jamin tidak ada calo. Saya sudah nyatakan kalau ada calo, lapor kepada saya, maka akan saya pecat. Bukan saya diktator, tapi ini perintah Pak wali kota, kalau ada calo pecat saja. Saya tidak takut, yang saya takut itu ketika yang saya pecat tidak disetujui wali kota,?? sebut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Korpri Pekanbaru ini.

Ia juga mengaku tidak takut kalau citranya turun terkait adanya dugaan pencaloaan terhadap melengkapi pemberkasaan honorer K2 ini. ??Saya tidak mau tahu, buruk atau baik citra saya, lah saya tetap PNS kok. Saya jamin tidak ada praktir calo tersebut,?? ulangnya.

Terkait dengan nasib, 432 honer K2 di lingkungan pekanbaru, pria yang akbar di Sapa Haris ini mengatakan berkas 432 honer. K2 sudah dilakukan pemberkesaan.?? Dari 432 setelah kita cek ke BKN, dua yang sudah lolos NIP,bukan tidak lulus,??terangnya.

Dikatakannya, sementara itu, 430 honer K2 lainnya masih dalam tahap pemeriksaan pemberksaan oleh BKN. ??Kan saat itu, ada berkas yang belum lengkap, kemudian BKN meminta untuk dilengkapi, kami langsung meminta kepada yang bersangkutan, jadi mereka (honorer K2, red) yang melengkapi, namun melalui kami yang mengajukan kembali ke BKN, saat ini proses admistrasi sedang dipenuhi,kemudian BKN akan memeriksa kembali,??tambahnya.

Ia mengatakan salah satu contoh ketika seorang honorer K2 honor sejak 2005,karena harus berkesimabung, makanya harus lengkap semuanya. ??Sedangkan ada SK 2010 yang tidak lengkap ini yang harus dilengkapi, bukanya kita tidak mengajukan pemberkasan,?? terangnya.

Setelah selesai semua itu, BKN bisa saha mengeluarkan NIP  bersama-sama atau kelompok. ??Karena memang pemberkasan itu kami lakukan dengan kelompok, sesaui dengan aturan BKNUntuk memudahkan input data,?? terangnya.

Sementara itu, salah seorang Honorer K2 yang tidak mau namanya disebut mengatakan memanh mendapat informasi dari temannya kalau ada yang meminta uang sebesar Rp350ribu kalau ingin cepat selesai pemberkasannya. ?? Ada temen, mereka diminta uang sebesar Rp350 saat hendak menyerahkan berkas, tapi saya gak sempat ngasi karena terlambat saat menyerahkan berkasnya,??terangnya.

Ia mengaku dengan adanya jaminan dari  Kepala BKD yang menyatakan bahwa tidak ada praktik pungut-pungut dan calo membuat ia merasa aman dan tenang.
??Kalau sudah dengar dari kepala BKDnya langsung kan semua jadi jelas, kalau ada apa-apa saya lapor aja sama kepala BKDnya langsung,?? tutup wanita berkaca mata ini.(h)