Menpan-RB Buka-bukaan soal Moratorium PNS

Pemerintah berencana memberlakukan moratorium atau penundaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terhitung di 2015.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, rancangan kebijakan moratorium itu tujuan utamanya untuk memberikan ruang pada pemerintah melakukan evaluasi efektivitas jumlah PNS yang terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.

“Moratorium itu dibuat untuk mengatur sistem kepegawaian kita dan menyehatkan postur keuangan sentrasional,” tutur Yuddy saat berbincang dengan di Kantor Kemenpan-RB, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Jakarta Pusat.

Yuddy mengungkapkan, jumlah pegawai di Indonesia saat ini sangat membeludak dan sudah menginjak angka 4,7 juta. “Jumlah tersebut sepuluh kali lipat dari TNI dan Polri. Dari total 4,7 juta CPNS yang ada, 1,2 juta di antaranya sudah di -PNS-kan oleh pemerintah,” tambahnya.

Merujuk pada angka tersebut, pemerintah dituntut untuk segera melakukan evaluasi. Oleh karena itu, Yuddy bersama pemerintah melakukan moratorium dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat sebagai pihak yang paling diutamakan karena anggaran yang digunakan berasal dari mereka.

“Belum tambah K2 juga yang minta hal serupa, ini mau sampai kapan? Bisa jebol anggaran kita,” katanya.

Menpan-RB ke-15 ini menyatakan anggaran pembangunan di Indonesia sudah tidak sehat lagi karena untuk anggaran belanja negara meliputi gaji, tunjangan, hingga pensiun pegawai saja, negara harus mengeluarkan 81 persen anggaran dari APBN.

Dengan kata lain, hanya 19 persen sisanya dialokasikan untuk pembangunan. “Dari sisi anggaran kepegawaian yang membeludak itulah dibutuhkan moratorium, jangan dulu deh kita tambah terus, coba kita hitung dulu di daerah butuhnya berapa, kurangnya berapa. Jadi, jangan terus merekrut sementara PNS yang sebelumnya saja masih tercecer, maka itu kita tata,” tegas pria asal Jawa Barat tersebut.

Soal tenaga pendidik dan medis yang tidak akan tersentuh moratorium, Yuddy meyakini di Indonesia masih membutuhkan tenaga mereka untuk menunjang kapasitas sumber daya manusia, menjamin rakyat hidup sehat, sehingga untuk para ahli pendidik dan medis kesempatannya masih terus terbuka.

“Kita membutuhkan tenaga pendidik dan medis sekira 200 sampai 250 ribu selama lima tahun ke depan, jika anggarannya cukup mungkin bisa ditambah, bergantung kondisi ke depan,” pungkas Yuddy.